Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh BUMN. “Saya sampaikan juga, karena banyak yang bertanya kenapa laporan keuangan Danantara belum keluar. Ini bentuk transparansi yang kami lakukan, yaitu konsolidasi laporan seluruh BUMN,” kata Dony pada 31 Mei 2026.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di publik terkait keterlambatan penerbitan laporan keuangan Danantara. Dony menekankan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena kurangnya transparansi, melainkan karena proses pembukuan seluruh BUMN masih berlangsung.
Skala Konsolidasi dan Penyesuaian Akuntansi
Proses konsolidasi ini melibatkan lebih dari 1.000 entitas BUMN yang tersebar di berbagai sektor. Dony mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan pembersihan seluruh laporan BUMN, dan beberapa di antaranya belum selesai. Konsolidasi, pembersihan data, dan laporan keuangan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.
Dalam proses tersebut, terdapat penyesuaian akuntansi yang signifikan, termasuk impairment terhadap pembukuan BUMN yang nilainya mendekati Rp100 triliun. “Ini bentuk transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus dikelola secara transparan,” ujar Dony.
Tantangan Dana Pensiun dan Potensi Gagal Bayar
Selain impairment aset, Danantara juga menghadapi tantangan terkait potensi gagal bayar dan eksposur dana pensiun yang mencapai kurang lebih Rp50 triliun. Hal ini menjadi perhatian serius dalam proses pembenahan tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh perusahaan pelat merah.
Dony menekankan pentingnya independensi dan kredibilitas akuntan publik dalam mengaudit perusahaan BUMN. Menurutnya, audit yang kredibel menjadi kunci untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual perusahaan.
Menuju Tata Kelola yang Lebih Akuntabel
BP BUMN bersama Danantara tengah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola dan transparansi laporan keuangan seluruh BUMN. Langkah ini dinilai krusial seiring dengan proses pembersihan buku-buku keuangan BUMN serta penyelesaian proses impairment.
Transformasi total di tubuh BUMN menjadi harga mati agar pengelolaan aset negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Publik berhak mendapatkan gambaran yang jujur dan akurat mengenai kinerja perusahaan negara, dan governance reset ini menjadi momentum penting untuk mewujudkannya.
