Bank Indonesia mencatat pencapaian bersejarah pada pertengahan 2026. Hingga Juli 2026, volume transaksi QRIS telah menembus 15 miliar transaksi secara kumulatif, dengan jumlah pengguna mencapai 67 juta dan merchant 45 juta. Angka ini bukan sekadar statistik pertumbuhan—ia menandai pergeseran fundamental dalam perilaku pembayaran masyarakat Indonesia. Transaksi QRIS pada semester I-2026 saja mencapai 12,55 miliar transaksi dengan nilai Rp600,69 triliun, tumbuh 89,52 persen secara tahunan. Yang lebih menarik, 96,68 persen merchant QRIS adalah UMKM, menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital telah menjangkau lapisan terbawah ekonomi.
Di sisi lain, intermediasi nonbank bergerak lebih cepat dari perkiraan. Outstanding pinjaman daring mencapai Rp105,63 triliun per Juli 2026, tumbuh 24,76 persen year on year. Sementara itu, pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp13,62 triliun pada Juli 2026, tumbuh 54,65 persen secara tahunan. BNPL perbankan bahkan menembus Rp31,56 triliun per Juli 2026, tumbuh 31,22 persen year on year.
OJK menargetkan porsi BNPL mencapai 30 persen dari total pembiayaan nasional, naik dari posisi saat ini yang hanya 2,4 persen. Kepala Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Moch Riezky F Purnomo, menyatakan bahwa BNPL sangat diterima masyarakat, namun peningkatan jumlah pengguna—yang telah mencapai 26,64 juta rekening—perlu diikuti dengan pengelolaan risiko yang baik.
Pertumbuhan pesat fintech lending dan BNPL memunculkan pertanyaan kritis tentang stabilitas sistem keuangan. Ketika kredit bank tumbuh lebih cepat dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat 10,21 persen, rasio AL/NCD turun menjadi 101,92 persen dan AL/DPK menjadi 23,08 persen. Meskipun masih jauh di atas ambang minimum dan LCR tetap tinggi di 182,75 persen, ekspansi mulai menggunakan ruang likuiditas lebih intensif.
Di sisi fintech lending, OJK telah memberikan sanksi administratif kepada 34 penyelenggara fintech P2P lending pada Agustus 2026, sementara 7 dari 94 penyelenggara belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp12,5 miliar. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri yang pesat tidak selalu diiringi dengan pemenuhan tata kelola yang memadai.
Ketegangan antara pertumbuhan dan stabilitas menjadi tema sentral sistem keuangan Indonesia 2026. OJK dan Bank Indonesia berada di posisi yang tidak mudah: mendorong inovasi dan inklusi keuangan, sambil memastikan bahwa risiko tidak terakumulasi secara sistemik. Aturan pembatasan utang maksimal 30 persen dari penghasilan yang mulai berlaku pada 2026 adalah contoh nyata dari upaya menjaga keseimbangan ini. Ke depan, kemampuan sistem keuangan Indonesia untuk menyerap guncangan akan sangat bergantung pada seberapa efektif regulator dan pelaku industri mengelola risiko yang terdistribusi di antara bank, fintech, dan platform pembayaran digital.
